MUI Tidak Berani Keluarkan Fatwa Merokok Haram

Padangpanjang (ANTARA News) – Wakil Ketua Dewan Fatwa Matla`ul Anwar Pusat, Teuku Zulkarnain menilai sikap MUI yang tidak berani mengeluarkann fatwa “merokok hukumnya haram”, satu sikap yang menyedihkan sehingga keputusan forum ijtima’ MUI itu diyakini pelaksanaannya tidak akan optimal.

  • Padahal kalangan ulama dunia dalam Konfrensi Umat Islam se-dunia di Brunai telah memutuskan merokok itu haram, dan Malaysia sudah sejak lama memutuskan haram, katanya disela sidang pleno, Forum Ijtima ulama Komisi III Fatwa MUI se-Indonesia III di Padangpanjang, Sumbar, Minggu.
  • Sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III yang dipimpin Ketua MUI Pusat, Ma`ruf Amin di aula Perguruan Diniyyah Puteri, Kota Padang Panjang,

  • Ia menyebutkan, Singapura yang hanya 11 persen penduduknya Islam juga telah mengeluarkan fatwa merokok itu haram.
  • Teuku pada kesempatan itu, meminta pemerintah untuk mencarikan jalan keluar bagi orang-orang yang saat ini masih menggantungkan hidupnya dari rokok.

  • “10 tahun lagi, pemerintah akan menghadapi kenyataan seluruh dunia membenci rokok, dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi,” katanya berharap.
  • Sidang pelno menyepakati mengeluarkan fatwa, merokok hukumnya dilarang antara makruh dan haram. Khususnya diharamkan bagi anak-anak, wanita hamil, ulama MUI dan di tempat-tempat umum.

  • Amin Suma mengatakan umat tidak perlu bingung dengan fatwa MUI tersebut.
  • “Hukum merokok itu sendiri telah jelas, dilarang antara makruh dan haram, palu sudah diketok,” katanya putusan MUI tidak haram total untuk semua umat.

  • Ia meyakini umat akan cerdas memahami fatwa MUI tersebut, dan pemerintah daerah dapat mengeluarkan aturan terkait fatwa MUI tersebut.
  • Ia menambahkan, hukum merokok dapat kembali lagi dibahas dalam Ijtima Komisi Fatwa MUI IV yang bakal digelar dua tahun lagi.

  • “Tergantung pertanyaan dari peminat fatwa kepada MUI maka pembahasan dengan topik yang sama,” katanya.
  • “Tidak ada fatwa yang abadi namun fatwa itu bisa berubah, toh UUD 1945 saja bisa diamandemen,” katanya.(*)

  • COPYRIGHT © 2009
    Sumber: AntaraNews

  • Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s